Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Jumani, Senin (20/5), menghadiri launching aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Pendopo Kabupaten Pati.

Aplikasi Srikandi ini merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, dengan target pengguna yaitu seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Sekda Jumani, aplikasi berbasis data kearsipan berskala nasional ini nantinya wajib dilaksanakan dan diimplementasikan di semua kabupaten kota.

"Ini memang luar biasa, kita memang sudah ada aplikasi E-Layang ya, untuk aplikasi persuratan dan lain sebagainya. Meski sementara ini kita di Kabupaten Pati memang agak terlambat, tapi nanti kita bertekad di Dinas Kearsipan untuk segera bisa berimplementasi lah ya di aplikasi Srikandi", tuturnya.

Ia menambahkan, nantinya akan ada banyak manfaat yang dihasilkan dari aplikasi Srikandi ini.

"Misalnya ada akademisi mau riset itu kan tinggal membuka link atau website dari semua dinas, OPD, dan datanya termasuk dari sana. Jadi untuk penelitian sejarah, atau mungkin di aparat penegak hukum juga bisa memperoleh manfaatnya", tambahnya.

Sekda Jumani menjelaskan, jika aplikasi ini berjalan, akan menghasilkan efisiensi yang luar biasa sehingga penggunaan kertas, tinta dan lain sebagainya akan lebih sedikit.

"Jadi kita harapkan nanti tahun depan kalau bisa nanti tidak hanya di OPD saja, kecamatan saja, tapi sampai ke desa. Jadi nanti surat itu nggak manual lagi, nggak perlu ngirim lewat kertas, jadi nanti bersifat nasional surat dari semua kementerian ke daerah itu lewatnya situ semua, digital kearsipan", tandasnya.

Meski dari sisi implementasi Srikandi Kabupaten Pati termasuk agak terlambat, namun di sisi lain Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati meraih penghargaan Simpul Jaringan Terbaik rangking 1 Nasional pada puncak perayaan Hari Kearsipan ke-52, yang diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Kepala ANRI, Imam Gunarto, di Banyuwangi Jawa Timur. (fn /AP)