• BERANDA
  • BERITA
  • PERMOHONAN INFORMASI
    • PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
    • PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI
    • TRACKING PERMOHONAN
  • DIP
    • DATA INFORMASI PUBLIK BERKALA
    • DATA INFORMASI PUBLIK SETIAP SAAT
    • DATA INFORMASI PUBLIK SERTA-MERTA
    • DATA INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
  • SAQ
    • Sarpras
    • Jenis Info
    • Kualitas Info
    • Digitalisasi
    • Komitmen Org
    • PBJ
  • PPID PELAKSANA
  • 08 Juli 2021
  • By Admin PPID

Tindaklanjuti Kebijakan Presiden, Bupati Pimpin Apel PPKM Darurat

sumber-prokompim Sabtu, 3 Juli 2021

Bupati Pati Haryanto bersama dengan Dandim 0718/Pati dan Kabag Ops Polres Pati, Sabtu (3/7), memimpin apel dimulainya PPKM Darurat di Halaman Setda Kabupaten Pati. Bupati menyebut bahwa kegiatan ini digelar guna menindaklanjuti kebijakan Presiden RI tentang pelaksanaan PPKM Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di Jawa - Bali.

Haryanto menambahkan, dalam kebijakan tersebut, Kabupaten Pati termasuk ke dalam daerah kategori level 4 yang harus menerapkan PPKM Darurat.

"Ini tujuannya adalah agar kita memiliki kekuatan. Sebab, aturan apabila tidak ditegakkan oleh aparat yang menangani maka akan sia - sia, karena hanya sebuah kertas. Namun, sebuah kertas dapat memiliki kekuatan manakala dikerjakan dengan sangat baik", ujar Bupati.

Haryanto juga menegaskan, semua perintah yang ada harus dilaksanakan. Sebab, perintah tersebut semata - mata guna menekan angka kasus Covid - 19 dan menyelamatkan nyawa warga.

"Ada dua swalayan yang tutup, ADA Swalayan dan Luwes. Tutup selama dua minggu, dan apabila tempat - tempat lain saja tutup, kenapa pusat perbelanjaan tidak berani menutup hanya dua minggu?", tutur Bupati.

Selain itu, lanjut Haryanto, tempat hiburan maupun karaoke, khususnya yang tidak berizin, juga harus tutup. Bupati pun menegaskan, apabila terciduk ada yang nekat membuka, maka akan langsung diperkarakan.

Haryanto juga mengimbau kepada semua pihak agar tetap bersabar selama kurun waktu dua minggu saja. Sebab pihaknya meyakini bahwa dengan ini, peningkatan kasus Covid - 19 akan turun. Pihaknya pun menegaskan bahwa PPKM Darurat bukanlah kebijakan sepihak dari pemerintah daerah melainkan merupakan kebijakan nasional. (FN /FN /MK)

Memperoleh informasi adalah hak asasi manusia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 f, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Link Terkait

  • Covid19
  • Open Data

Waktu Pelayanan

Senin - Kamis
08.00 - 14.30 WIB
Jum'at
08.00 - 12.00 WIB
Telp.
(0295) 381127
Fax.
(0295) 386014

Lokasi

Dinas Komunikasi dan Informatika

JL. RA. Kartini No. 1A Pati,
Jawa Tengah, Kode Pos : 59111