Pengarahan Bankeu Pedesaan, Bupati : Laksanakan dan Pertanggungjawabkan Sesuai Aturan
sumber-prokompim Rabu, 6 April 2022
Bupati Pati Haryanto menghadiri pengarahan bantuan keuangan pedesaan tahun 2022 di aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Rabu (06/04/2022). Dihadapan para kepala desa, Bupati Pati Haryanto sampaikan bantuan keuangan (bankeu) ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dibangun sesuai usulan proposal yang diajukan.
Menurut Haryanto, bantuan keuangan ini digelontorkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Sehingga akses perekonomian masyarakat menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Untuk itu, Haryanto sengaja mengundang para Kades agar bantuan yang digelontorkan ini tidak terjadi tumpang tindih dan menjadi sebuah persoalan.
“Hari ini kita undang untuk menginventarisir dari jumlah bantuan yang ada, ada dari bankeu Provinsi, dari DD, ADD, bantuan keuangan dari Kabupaten yang jumlahnya tidak sedikit. Kenapa harus diverifikasi, karena pencairan ini sebelumnya harus diverifikasi dulu. Agar tidak jadi persoalan, tidak hanya gelontorkan duit saja, papar Haryanto.
Hadir dalam pengarahan tersebut, Bupati Pati Haryanto, Sekda Pati Jumani, Kepala BPKAD Pati, Plt Kepala DPUTR Pati, Inspektur Kabupaten Pati, para Camat dan Kepala Desa. Untuk itu Haryanto meminta kepada seluruh Kades yang hadir agar bantuan yang nantinya didapatkan, digunakan dengan sebaik mungkin, dijalankan dan dipertanggungjawabkan.
“Karena panjenengan ini sudah mendapatkan bantuan-bantuan ini, ndang dilakokno, dilakokno kanthi bener, nek dilakokno yo nggawe pertanggungjawaban. Ojo mung dilakokno tok, nanging ora dipertanggungjawabkan, yo salah. Gawe pertanggungjawaban, ora dilakokno yo salah. Loro-lorone kudu dilakokno. Yo nggawe pertanggungjawaban yo mbayar pajak,” tuturnya.
Haryanto menegaskan, pada bankeu tahun 2022 ini ada 718 titik kegiatan yang akan digelontorkan bantuan keuangan, namun setelah diverifikasi jumlah yang bisa kita realisasikan hanya ada 635.
”Harus ada reward and Punishment, ya harus ada bedanya sing sregep karo sing ora. Lha wong sing sregep karo sing ora kok angger diglontorno terus iki piye ? dadi sing sregep yo ben dicairno ndisik, sing ora sregep engko ngenteni perubahan anggaran,” tegasnya.
Haryanto berpesan agar para Kepala Desa tidak mudah percaya dengan adanya bantuan-bantuan keuangan untuk pembangunan yang diberikan oleh pihak-pihak lain. Ia menyarankan agar para kepala desa membuat usulan pembangunan melalui proposal yang diajukan langsung kepada dirinya.
“Ketemu aku tak kandani, sampean itu diapusi, lha ngurusi proyek kok tekan Jakarta. Ape ditemokno karo wakil menteri, ditemokno iki iku, wes tak jamin sampean diapusi.
wes sampean gawe proposal wae engko tak wenei aku, tak tambani sampean engko. yang kayak gitu banyak, wes ngekei duit. Tapi dekne nek karo aku gak usah ngekei duit. Saya ngga pernah satu rupiahpun minta panjenengan urusan-urusan ngeteniki. Sudah hampir 10 tahun, mpun panjenengan cek, ngga ada saya. saya kalau ngasih ya tak kasih karena kebutuhan di desa,“ tandasnya. (po5/PO/MK)