• BERANDA
  • BERITA
  • PERMOHONAN INFORMASI
    • PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
    • PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI
    • TRACKING PERMOHONAN
  • DIP
    • DATA INFORMASI PUBLIK BERKALA
    • DATA INFORMASI PUBLIK SETIAP SAAT
    • DATA INFORMASI PUBLIK SERTA-MERTA
    • DATA INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
  • SAQ
    • Sarpras
    • Jenis Info
    • Kualitas Info
    • Digitalisasi
    • Komitmen Org
    • PBJ
  • PPID PELAKSANA
  • 24 Juli 2026
  • By Admin PPID

Kabupaten Layak Anak Butuh Kolaborasi dengan Dunia Usaha

PATI - Pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Oleh karena itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengajak dunia usaha berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga melalui penyediaan fasilitas bagi pekerja perempuan dan memberikan hak anak. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan Kebijakan Ramah Keluarga untuk Mendukung Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pati yang digelar DinsosP3AKB Kabupaten Pati di Ruang Joyokusumo, Selasa (21/7/2026).
 
Chandra menegaskan, terwujudnya Kabupaten Layak Anak membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk sektor usaha.
 
Menurutnya, perusahaan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan pekerja perempuan sekaligus mengembangkan menumbuhkan anak.
 
“Pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dunia usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga,” tegas Chandra.
 
Ia menjelaskan, perusahaan mendorong hak-hak pekerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi, ruang konsultasi, fasilitas ramah anak, serta menyediakan hak cuti melahirkan dan menyusui.
 
Langkah tersebut dinilai penting karena di sejumlah perusahaan, sebagian besar tenaga kerja merupakan perempuan.
 
“Perhatian terhadap kesejahteraan ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Chandra.
 
Selain mendorong perusahaan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada keluarga, Pemerintah Kabupaten Pati juga berkomitmen memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha. 
 
Sinergi tersebut diharapkan mampu membantu penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi perusahaan sekaligus menjaga iklim investasi di Kabupaten Pati agar tetap kondusif.
 
“Pemerintah daerah akan terus menjadi mitra dunia usaha. Kami ingin investasi tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat Pati memperoleh manfaat sebesar-besarnya,” kata Chandra.
 
Ia menambahkan, pemerintah akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. 
 
Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga akan terus diprioritaskan sebagai landasan pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
 
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DinsosP3AKB) Kabupaten Pati serta pelatihan narasumber dan fasilitator. 
 
Adapun peserta kegiatan terdiri atas pimpinan perwakilan dunia usaha dari media, industri, rumah sakit, perbankan, dan pusat perbelanjaan.





Powered by Froala Editor

Memperoleh informasi adalah hak asasi manusia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 f, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Link Terkait

  • Darsini
  • Open Data
  • SPBE

Waktu Pelayanan

Senin - Kamis
08.00 - 14.30 WIB
Jum'at
08.00 - 12.00 WIB
Telp.
(0295) 381127
Fax.
(0295) 386014

Lokasi

Dinas Komunikasi dan Informatika

JL. RA. Kartini No. 1A Pati,
Jawa Tengah, Kode Pos : 59111